Link

 

July 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Visitor Counter

1776294
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1308
2157
9062
17389
67063
74159
1776294

Forecast Today
1032

36.44%
4.39%
1.68%
0.39%
0.08%
57.02%
Online (15 minutes ago):28
28 guests
no members

Your IP:54.198.106.21

Peraturan Akademik

Peraturan Rektor Unversitas Andalas

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR: 719/XIII/A/IJNAND-2007 TENTANG KURIKULUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :

a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga kurikulum Fakultas Hukum Universitas Andalas memerlukan pembaharuan, penyesuaian dan pemantapan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 443/VIII/A/UNAND-2002 Tentang Kunikulum Program Sanjana Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka kurikulum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas perlu diganti.

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum UniversitasAndalas dengan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemenintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 64II/Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/i 991 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 429/0/1992 tentang Statuta Universitas Andalas.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/ U/1993 tenthng Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 210/DIKTI/ KEP/1996 tentang Program Studi Pada Program Sarjana di Lingkungan UniversitasAndalas.

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep./2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi.

Memperhatikan :

1. Kesepakatan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) SeIndonesia di Palu tanggal 20 Nopermber 2006.

2. Hasil Lokakarya Fakutas Hukum Tanggal 2 Mei 2007 tentang Revisi Kurikulum Fakultas Hukum UniversitasAndalas.

3. Hasil Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas tanggal 29 Mei 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UN1VERSITAS ANDALAS TENTANG KURIKULUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS IIUKUM UNWERSITAS ANDALAS

Memperhatikan

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas

2. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum

3. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang hams dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.

4. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelaj aran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan iingkungan ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

5. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

6. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan Keterampilan tertentu.

7. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan Keterampilan yang dikuasai.

8. Keiompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian danpelajaranyang bertujuan untukmembentuk sikap danperilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan Keterampilan yang d,}üasai.

9. Keiompok Matakuliah Berkehidupan Beriyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran ya,pg‬Ědiper1ukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupy bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

10. Sistem kredit semester adaiah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunalcan satuan kretht semester untuic menyatakan be ban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

11. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, terrnasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

12. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 -2j am kegiatan mandiri.

Pasal 2

(1) Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas bertujuan menghasilkan Sarjaha Hukum yang;

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

b. menguasai hukum;

c. menguasai dasar-dasar ilmiah untuk menegakkan hukum dan mengembangkan ilmu hukum;

d. mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional;

e. mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang kongkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan pemecahan masalah dan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat pada prinsip-prinsip hukum;

f. mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah masalah sosial, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga keadilan semakin meningkat;

g. mampu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaikbaiknya berdasarkan keahlian yang dimiliki;

h. mampu untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam bidang keahlian yang telah dimilikinya.

(2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal mi berpedoman pada:

a. Tujuan pendidikan nasional;

b. Tujuanpendidikan tinggi;

c. Kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan

d. Kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

(3) Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas terdapat 5 (lima) bagian yaitu:

a. Bagian Hukum Perdata

b. Bagian Hukum Pidana

c. Bagian Hukum Tata Negara

d. Bagian Hukum Internasional

e. Bagian HukumAdministrasi Negara

(4) Bagian merupakan pelaksanaan akademik untuk mengelola sumber daya manusia dan pengelolaan matakuliah bagi pengembangan ilmu hukum.

Pasal 3

(1) Dalam Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas terdapat satu bidang studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum

(2) Program Studi Ilmu Hukum dimaksud ayat (1) pasal mi mempunyai program kekhususan (PK) yaitu:

1) Hukum Perdata

2) HukumBisnis

3) HukumAdat dan Islam

4) Hukum Pidana

5) Sistem Peradilan Pidana

6) Hukum TataNegara

7) Hukum Internasional

8) HukumAdministrasi Negara

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan akademik progam sarjana menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

(2) Beban studi program sari ana dihitung dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).

Pasal 5

(1) Beban studi program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas minimal berjumlah 145 sks.

(2) Beban studi dimaksud dalam ayat (1) dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dalam waktu 8 (delapan) semester.

Pasal 6

(1) Kunkulum program Sarjana Hukum terdiri atas kurikulum inti dan institusional.

(2) Kurikulum Inti berjumlah 22 matakuliah dengan bobot 54 sks dan tugas akhir dengan bobot 4 sks sebagai beban studi wajib Fakultas, yang terdiri atas;

1) Pengantarlimullukum 3 sks

2) Pengantar Hukum Indonesia 3 sks

3) IlmuNegara 2sks

4) Hukum Perdata 3 sks

5) HukumPidana 3sks

6) HukumTataNegara 3 sks

7) IlukumAdministrasi Negara 3 sks

8) Hukumlntemasional 3 sks

9) HukumDagang 2 sks

10) HukumAdat

11) Hukumlslam

12) HukumAgraria

13) Hukum Lingkungan

14) HukumAcara Perdata

15) HukumAcara Pidana

16) HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negara

17) Praktik Peradilan Pidana

18) Praktik Peradilan Perdata

19) Praktik Peradilan Tata Usaha Negara

20) Perancangan Peraturan Perundang-undangan

21) Perancangan Kontrak

22) Metode Penelitian Hukum

23) TugasAkhir

(3) Kurikulum institusional terdiri dan dan Matakuliah Wajib Universitas, Matakuliah Wajib Fakultas, Matakuliah Wajib PK dan matakuliah pilihan;

(4) Matakuliah Wajib Universitas dengan bobot 13 sks yang terdiri atas;

1) PendidikanAgama 3 sks

2) Pendidikan Kewarganegaraan 3 sks

3) Bahasa Indonesia 3 sks

4) Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Terampil MaidiL 4 sks

(5) Matakuliah Wajib Fakultas berjumlah 24 matakuliah dengan bobot 48 sks, yang terdiri atas;

1) Filsafat Hukum 2 sks

2) Etika Profesi Hukum 2 sks

3) Bahasa Inggris

4) Hukum Perjanjian

5) HukumAcara PeradilanAgama

6) Hukum Perbankan

7) HukumPerusahaan

8) Hukum Pidana Khusus

9) Delik-delik Dalam KUHP

10) Hukum Penitensier

11) Kriminologi

12) Hukum Pidana Ekonomi

13) Hukum Lembaga Negara

14) Hukum dan HakAsasi Manusia

15) Ilmu Perundang-undangan

16) Politik Hukum

17) Konsep Negara Hukum Hukum Perburuhan dan Tenaga Kerja

18) HukumPajak

19) Hukum Pemerintahan Daerah

20) Hukum Laut

21) Hukum Perdata Internasional

22) Hukum Ekonomi Internasional

23) Hukum Hak Kekayaan Jntelektual

(6) Matakuliah Wajib PK berjumlah 6 matakuliah dengan bobot 12 sks untuk setiap PK;

(7) Matakuliah Pilihan berjumlah 30 matakuliah dengan bobot 60 sks sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 (empat) Peraturan mi, diwajibkan kepada mahasiswa untuk mengambil sebanyak 7 matakuliah dengan bobot l4sks;

(8) Matakuliah wajib PK dapat menjadi matakuliah pilihan bagi PK yang lain yang relevan dengan pilihan PK yang ditentukan;

(9) Matakuliah wajib PK tertentu yang telah diambil lebih dahulu oleh mahasiswa dapat berubah statusnya menjadi matakuliah pilihan setelah mahasiswa tersebut diketahui tidak memenuhi syarat mendapatkan PK tersebut.

Pasal 7

(1) Berdasarkan pengelolaannya, Matakuliah yang terdapat dalam kurikulum ini dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1) Matakuliah yang dikelola oleh Fakultas;

2) Matakuliah yang dikelola oleh Bagian Hukum Perdata;

3) Matakuliah yang dikelola oleh Bagian Hukum Pidana;

4) Matakuliah yang dikelola oleh Bagian Hukum Tatata Negara;

5) Matakuliah yang dikelola oleh Bagian Hukum Intemasional;

6) Matakuliah yang dikelola oleh Bagian HukumAdministrasi Negara.

(2) Pengelompokan matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terlampir dalam Peraturan ini

Pasal 8

(I) Matakuliah Kurikulum Inti dikelompokan ke dalam;

a. KelompokMKK

b. KelompokMKB

(2) Matakuliah Kurikulum Inti yang termasuk kelompok MKK terdiata16 matakuliah dengan bobot 41 sks.

1) Pengantar Ilmu Hukum

2) Pengantar Hukum Indonesia

3) IlmuNegara

4) Hukum Tata Negara

5) HukumPerdata

6) HukumPidana

7) Hukum Intemasional

8) HukumAdministrasi Negara

9) HukumAcara Pidana

10) HukumAcara Perdata

11) Hukum Islam

12) HukumDagang

13) HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negara

14) HukumAdat

15) HukumAgraria

16) Hukum Lingkungan

(3) Matakuliah kurikulum inti yang termasuk kelompok MKB (tujuh) matakuliah dengan bobot 17 sks, yaitu;

1) Praktik Peradilan Pidana

2) Praktik Peradilan Perdata

3) Praktik Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara

4) Perancangan Peraturan Perundang-undangan

5) Perancangan Kontrak

6) Metode Penelitian Hukum

7) TugasAkhir

Pasal 9

(1) Matakuliah Kurikulum Institusional dikelompokan ke dalam;

a. Kelompok MPK

b. Kelompok MKK

c. Kelompok MKB

d. Kelompok MPB

e. Kelompok MBB

(2) Matakuliah Kurikulum Institusional yang termasuk kelompok MPK terdiri atas:

1) PendidikanAgama 3 sks

2) Pendidikan Kewarganegaraan

3) Bahasa Indonesia

4) Bahasa Inggris

5) Bahasa Belanda

6) Bahasa Inggris Hukum

(3) Matakuliah Kurikulum Institusional yang termasuk kelompok MKK terdiri atas;

1) HukumPerjanjian 2 sks

2) HukumPerbankan 2 sks

3) Hukum Perusahaan 2 sks

4) Hukum Kepailitan 2 sks

5) Hukum Jaminan 2 sks

6) Hukum Perwakilan dan Badan Hukum 2 sks

7) Hukum Kewarisan 2 sks

8) Hukum Perkawinan 2 sks

9) Hukum Persaingan Usaha 2 sks

10) Hukum Ansuransi 2 sks

11) Hukum Investasi 2 sks

12) Hukum Pasar Modal 2 sks

13) Hukum Adat Minangkabau 2 sks

14) Hukum Tanah Adat 2 sks

15) Hukum Perbankan Syariah 2 sks

16) Perbandingan Hukum Perdata 2 sks

17) HukumAcara PeradilanAgama 2 sks

18) Perbandingan Hukum Adat 2 sks

19) Hukum Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 sks

20) Hukum Pengangkutan 2 sks

21) Hukum Jasa Kontruksi 2 sks

22) Hukum Apartemen dan Perumahan 2 sks

23) Hukum Pembiayaan 2 sks

24) Hukum Perlindungan Konsumen

25) Hukum Pidana Khusus

26) Delik-delik dalam KUHP

27) Hukum Pidana Intemasional

28) Sistim Peradilan Pidana

29) Hukum Perburuhan dan Naker

30) Hukum Pajak

31) Hukum Pemerintahan Daerah

32) Hukum Perdata Internasional

33) Hukum Ekonomi Intemasional

34) Hukum Penintesier

35) Hukum Pidana Korupsi

36) Hukum Pidana Ekonomi

37) Politik Hukum Pidana

38) Hukum Pidana Islam

39) Perbandingan Hukum Pidana

40) Hukum Kepolisian

41) Hukum Kesehatan

42) Hukum Pidana Adat

43) Ilmu Kedokteran Kehakiman

44) Hukum Lembaga Negara

45) Ilmu Perundang-undangan

46) Konsep Negara Hukum

47) Hak Menguji Perundang-undangan

48) Kekuasaan Kehakiman

49) Lembaga Perwakilan

50) Lembaga Kepresidenan

51) Perbandingan Hukum Tata Negara

52) Hukum Konstitusi

53) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

54) Hukum Diplomatik Konsuler

55) Hukum Laut

56) Hukum Perjanjian Internasional

57) Hukum Humaniter

58) Hukum Organisasi Intemasional

59) Hukum Udara dan Angkasa

60) Hubungan Intemasional

61) Hukum Lingkungan Intemasional

62) Hukum Penyelesaian Sengketa Intemasional

63) Hukum Pengadaan Tanah

64) Hukum Pendaftaran Tanah

65) Hukum Kepegawaian

66) Hukum Penzinan

67) Hukum Keuangan Negara

68) Hukum Tata Ruang

69) Hukum Pemerintahan Nagari

70) Hukum Keuangan Daerah

71) Hukum Pajak Perusahaan

72) Hukum Arbitrase

(4) Matakuliah Kurikulum Institusional yang termasuk kelompok MKB terdiri atas;

1) Dikiat Kemahiran Internasional

2) Hukum Hak Kekayaan Intelektual

3) Hukum Negosiasi dan Mediasi

4) BantuanHukum

(5) Matakuliah yang termasukkelompokMPB terdiri atas;

I) Etika Profesi Hukum

2) FilsafatHukum

3) ilmu Politik

4) Kewirausahaan

(6) Matakuliah yang termasuk kelompok MBB terdiri atas;

1) SosiologiHukum 2 sks

2) PolitikHukum 2 sks

3) Hukum dan HakAsasi Manusia 2 sks

4) Kriminologi 2 sks

5) Kriminalistik 2 sks

6) Penologi 2 sks

7) Pemilu dan Kepartaian 2 sks

8) Studi Kawasan Samudera Hindia 2 sks

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan Program Kekhususan terlebih dahulu hams sudah menempuh minimal 100 sks dan lulus matakuliah prasyarat PK dengan nilai minimal B - (B Minus)

(2) Tata cara penentuan PK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

(3) Matakuliah Prasyarat PK sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Matakuliah Prasyarat PK Hukum Perdata;

1) HukumPerdata 3 sks

2) Hukum Dagang 3 sks

3) Hukum Perjanjian 2 sks

4) HukumAgraria 2 sks

5) HukumAcara Perdata 2 sks

b. Matakuliah Prasyarat PK Hukum Bisnis;

1) Hukum Perdata 3 sks

2) Hukum Perbankan 2 sks

3) HukumDagang 3 sks

4) Hukum Perusahaan 2 sks

5) HukumPerjanjian 2 sks

c. MatakuliahPrasyaratPKllukumAdat dan Islam;

1) Hukum Perdata

2) HukumAdat

3) HukumPerjanjian

4) HukumAgraria

5) Hukum Islam

d. Matakuliah Prasyarat PK Hukum Pidana;

1) HukumPidana

2) Hukum Penitensier

3) Delik-delik Dalam KUHP

4) Hukum Pidana Khusus

5) Kriminologi

e. Matakuliah Prasyarat PK Sistem Peradilan Pidana;

1) HukumPidana

2) Hukum Penitensier

3) HukumAcara Pidana

4) Hukum Pidana Khusus

5) Hukum Pidana Ekonomi

F. Matakuliah Prasyarat PK Hukum Tata Negara;

1) Hukum Tata Negara

2) Hukum Pemerintahan Daerah

3) Hukum LembagaNegara

4) Ilmu Perundang-Undangan

5) PolitikHukum

g. Matakuliah Prasyarat PK Hukum Internasional;

1) Hukum Intemasional

2) Hukum Laut

3) Bahasalnggris

4) Hukum Hak Kekayaan Intelektual

5) Hukum Perdata Intemasional

h. Matakuliah Prasyarat PK HukumAdministrasi Negara;

1) HukumAdministrasi Negara

2) HukumAgrana

3) Hukum Lingkungan

4) Hukum Pemerintahan Daerah

5) Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

(4) Matakuliah Wajib PK masing-masing terdiri atas 6 (empat) matakuliah denganbobot 12 sks

a. Matakuliab Wajib PK Hukum Perdata adalah

1) Hukum TanahAdat 2 sks

2) Hukum Jaminan 2 sks

3) Hukum Perwakilan dan Badan Hukum 2 sks

4) Hukum Kepailitan 2 sks

5) Perbandingan Hukum Perdata 2 sks

6) Hukum Negosiasi dan Mediasi 2 sks

b. Matakuliah Wajib PK Hukum Bisnis adalah:

1) Hukum Persaingan Usaha 2 sks

2) HukumAsuransi 2 sks

3) Hukum Surat-suratBerharga 2 sks

4) Hukum Pasar Modal 2 sks

5) Hukum Jaminan 2 sks

6) Hukum Perlindungan Konsumen 2 sks

c. Matakuliah Wajib PK HukumAdat dan Islam adalah;

1) HukumAdatMinangkabau 2 sks

2) HukumTanahAdat 2 sks

3) HukumWaris 2sks

4) Hukum Perbankan Syanah 2 sks

5) Hukum Perkawinan 2 sks

6) Hukum Ekonomi Islam 2 sks

d. MatakuliahWajib PKllukumPidana

1) Hukum Pidana Intemasional 2 sks

2) Perbandingan Hukum Pidana

3) Hukum Pidana Korupsi

4) Hukum Narkotika dan Psikotropika

5) Politik Hukum Pidana

6) Hukum Pidana Islam

e. Matakuliah Wajib PK Sistem Peradilan Pidana

1) Sistem Peradilan Pidana

2) Hukum Kepolisian

3) Penegakan Hukum Pidana

4) Kriminalistik

5) Perbandingan Hukum Pidana

6) Ilmu Kedokteran Kehakiman

f. Matakuliah Wajib PK Hukum TataNegara;

1) Hukum Konstitusi

2) Hak Menguji Perundang-undangan

3) Kekuasaan Kehakiman

4) Lembaga Perwakilan

5) Lembaga Kepresidenan

6) Perbandingan Hukum Tata Negara

g. Matakuliah Wajib PK Hukum Intemasional;

1) Dikiat Hukum Intemasional

2) Hukum Diplomatik Konsuler

3) Hukum Perjanjian Intemasional

4) Hukum Humaniter

5) Bahasa Inggris Hukum

6) Hukum Organisasi Intemasional

h. Matakuliah Wajib PK llukum Administrasi Negara;

1) HukumKepegawaian

2) Hukum Perizinan

3) Hukum Keuangan Negara

4) Hukum Tata Ruang

5) Hukum Pendaftaran Tanah

6) Hukum Pajak Perusahaan

Pasal 14

(1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan rangkaian kegiatan akademiknya pada Fakultas Hukum hanis menempuh ujian akhir yang disebut dengan ujian komprehensif.

(2) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian komprehensif dengan syarat sebagai berikut:

a. Mempunyai LPK minimal 2,00 (duakomanol);

b. Tidak mempunyai nilai E;

c. Mempunyai nilai D tidak lebih dan 2 (dua) buah yang tidak termasuk dipersyaratkan lulus dengannilai minmal C;

d. Menyerahkan bukti skor TOEFL (minimal 400) dan institusi Lembaga Bahasa UniversitasAndalas atau lembaga lain yang telah terakreditasi;

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian Komprehensif akan diatur dalam Peraturan Dekan.

Pasal 15

(1) Kurikulum mi diberlakukan secara efektif untuk angkatan 2007/2008

(2) Kurikulum mi dapat diberlakukan kepada mahasiswa yang belum mendapatkan PK.

Pasal 16

(1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan mi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.

(2) Peraturan mi berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi :Padang

Pada tanggal : Juni 2007

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

PROF. DR. IR. MUSLIARKASIM,M.S. NIP. 131411283