Kegiatan Seminar Fakultas Hukum bekerjasama dengan Panitia Urusan Legislasi DPD RI

27 Mei 2019

Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Panitia Urusan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Seminar dengan mengangkat tema "Peta Permasalahan Hukum Di Daerah Dan Peran DPD RI Sesuai UU MD3 Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda". Kegiatan ini diadakan di Hotel Mercure Padang, pada tanggal 24 Mei 2019. Seminar ini dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari perwakilan beberapa instansi kementrian, pemerintah daerah, LSM, Akademisi sampai kepada lembaga mahasiswa seperti UKM maupun UKF.

Kegiatan Seminar ini diawali oleh sambutan dari penyelenggara yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Dekan menyampaikan bahwa banyaknya peraturan daerah yang tidak sinkron menjadi permasalahan yang cukup krusial saat ini. Untuk itu Dekan menekankan agar kedepannya perlu dipertimbangkan kembali bagaimana regulasi dan prosedur yang tepat dalam menyikapi permasalah peraturan daerah tersebut. Kemudian sambutan sekaligus pembukaan yang dilaksanakan oleh H. Leonardy Harmainy DT. Bandaro Basa, S.IP., M.H. sebagai anggota PULD DPD RI dan anggota dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Lalu dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Pimpinan PULD DPD RI yaitu Drs. H. Bahar Ngitung, MBA dengan judul “ Peta Hukum Permasalahan Hukum Daerah dan Peran DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda” yang membahas dalam bidang apa saja permasalahan produk hukum daerah saat ini dan memasukkan peran DPD dalam memantau dan mengevaluasi berbagai produk hukum daerah yang dinilai bermasalah.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan seminar yang dimoderatori oleh bapak H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H. dengan narasumber yaitu Perwakilan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini oleh Bapak Delvis, S.Sos., M.M. yang membahas bagaimana artikulasi DPRD dalam pembentukanproduk hukum daerah lalu Kepala Kabag Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar oleh Ibu Wery Ratna Darnis, S.H., M.H.yang menjelaskan secara prosedural dan substantif mengenai permasalahan dalam pembentukan produk hukum daerah. Kemudian paparan dari akademisi yaitu Pakar Hukum Tata Negara yang diwakili oleh Bapak Charles Simabura, S.H., M.H. yang memberikan pemahaman mengenai produk hukum pusat dan daerah sebagai kesatuan hukum nasional dan mengenai konsep pemantauan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah.

Kegiatan seminar ini menjelaskan dan membuka berbagai permasalahan dalam pembentukan produk hukum daerah dan bagaimana sebenarnya pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai produk hukum daerah yang hadir. Setelah paparan yang dijelaskan oleh narasumber, moderator memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan metode tanya jawab dengan peserta seminar. Setelah itu ditariklah beberapa kesimpulan yang kemudian dibacakan oleh bapak H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H. lalu menutup kegiatan seminar tersebut. Setelah rangkaian seminar selesai, dilanjutkan dengan silaturahmi dan buka bersama dengan semua peserta seminar.

Read 58 times