Sidang Promosi Doktor Susi Delmiati, SH., MH

09 Agustus 2019

Sidang Promosi Doktor Susi Delmiati, SH., MH dengan judul disertasi “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal dalam Kebijakan Hukum Pidana.” yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, di Aula Pascasarjana Kampus Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Pancasila.

Hasil penelitian Susi Delmiati berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Promotor Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., Ko-Promotor Prof. Dr. Yaswirman., S.H., M.A., dan Dr. Suharizal, SH., M.H. Anggota Penguji terdiri dari Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum., selaku penguji eksternal, Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Dr. Kurnia Warman, S.H., M.H., dan Dr. Ferdi, S.H., M.H.

Doktor Susi Delmiati, S.H., M.H., adalah doktor ke 56 yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dalam disertasinya Doktor Susi Delmiati mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak terjadi di Indonesia, namun untuk mendapatkan angka yang jelas sangatlah sulit, terutama apabila tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut terjadi karena pandangan masyarkat yang masih menganggap tabu untuk mengungkapkan permasalahan keluarga kepada pihak lain dan biasanya penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban KDRT bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada korban. Perlindungan tersebut wajib diberikan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain yang berdasarkan penetapan pengadilan maupun perlindungan yang bersifat sementara. Konsep pengaturan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam kerangka pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan melalui sarana penal, mediasi penal, upaya non penal dan pendakatan restorative justice. Selanjutnya Doktor Susi Delmiati menyarankan agar praktik mediasi penal yang saat ini masih dilakukan melalui diskresi penegak hukum, perlu diatur secara limitative dan lebih jelas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dari para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Read 295 times