Fakultas Hukum Universitas Andalas - Items filtered by date: September 2019
17 September 2019 In Berita & Peristiwa

Sidang Promosi Doktor Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum dengan judul disertasi “Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Dalam Peningkatan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Sumatera Utara” yang dilaksanakan pada hari Sabtu/14 September 2019, di Aula Pascasarjana Kampus Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Hasil penelitian Muhammad Arif Sahlepi berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Promotor Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Ko-Promotor Prof. Dr. Zainul Daulay., S.H., M.H., dan Dr. Dahlil Mardjon, SH., M.H. Anggota Penguji terdiri dari Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., selaku penguji eksternal, Dr. Yuslim, S.H., M.H., Dr. Kurnia Warman, S.H., M.H., Dr. Khairani, S.H., M.H dan Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.

Doktor Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum., adalah doktor ke 57 yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dalam disertasinya Doktor Muhammad Arif Sahlepi menjelaskan bahwa ketentuan hukum mengenai bantuan hukum dapat memberikan jaminan atas persamaan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal. Disertasi Doktor Muhammad Arif menjelaskan tiga permasalahan, yaitu: 1) Pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara, 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara, 3) Konsep pemberian bantuan hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara.

Doktor Muhammad Arif Sahlepi mengemukakan bahwa pemberian bantuan cuma-cuma terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Proses verifikasi dilakukan oleh Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Provinsi Sumatera Utara. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh OBH yang telah terakreditasi terhadap masyarakat dengan beberapa ketentuan dan syarat, yaitu tergolong masyarakat kurang mampu (miskin). Pemberian bantuan hukum dalam meningkatkan akses keadilan dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarkat. Dalam hal substansi hukum menurut Doktor Muhammad Arif Sahlepi, belum terdapat sinkonisasi aturan pelaksanaan bantuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dari segi struktur hukum, ditemukan bahwa masih sangat rendahnya integritas dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan rendahnya kemauan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma. Pemberian bantuan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum, yakni berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah untuk menggunakan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma.

Menurut Muhammad Arif Sahlepi menyimpulkan dalam disertasinya bahwa konsepsi pemberian bantuan hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara, yaitu konsep bantuan hukum konstitusional dan kesejahteraan. Kedua konsep ini cukup ideal, karena susai dengan amanat konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial.

Doktor Muhammad Arif Sahlepi kemudian menyarankan untuk dilakukan pengawasan yang intensif dari pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan hukum yang telah disediakan. Selajutnya, perlu adanya perluasan penerima bantuan hukum yang tidak hanya terbatas terhadap masyarakat miskin tetapi juga bagi kelompok marginal dan rentaan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang cacat. Terkahir Doktor Muhammad Arif Sahlepi menyarankan agar di Indonesia dibentuk Komisi Bantuan Hukum untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum berjalan dengan baik dan lebih terkontrol.

17 September 2019 In Berita & Peristiwa

Pembukaan Kegiatan Orientasi dan Kunjungan Mahasiswa Program Klinik Etik dan Hukum, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Komisi Yudisial RI, Rabu, 4 September 2019

26 orang Mahasiswa Klinik Etik dan Hukum Angkatan Ke-V Tahun 2019 Kerjasama Komisi Yudisial RI dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas melakukan orientasi dan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Padang pada Rabu, 4 September 2019 pukul 09.00 WIB

Kunjungan ini juga didampingi oleh Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas Beni Kharisma Arrasuli, SH.I., LL.M. Adapun maksud dan tujuan kunjungan ini adalah penyampaian materi dan berbagi pengalaman mengenai Contempt Of Court kepada orang yang terlibat langsung didalamnya yaitu seorang Hakim.

Agenda ini dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang yaitu H. Husni Rizal, S.H dan pengisian materi diberikan langsung oleh Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Penyampaian materi berjalan dengan santai namun serius dan para peserta Klinik Etik dan Hukum tampak sangat berantusias terhadap materi yang disampaikan terbukti dengan banyaknya peserta yang bertanya mengenai pengalaman dan materi yang disampaikan oleh Wakil Hakim Pengadilan Tinggi tersebut. Dalam penyampaiannya, Drs. H. Panusunan Harahap, SH, MH menyatakan bahwa contempt of court merupakan salah satu persoalan dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pelecehan terhadap peradilan semakin sering terjadi. Terakhir, ada kasus dimana seorang advokat menyerang hakim di salah satu pengadilan di Jakarta.

Setelah sesi penyampaian materi dan pertanyaan selesai, kegiatan ditutup dengan pemberian kenang-kenangan ke Pengadilan Tinggi Padang dan melakukan sesi foto.

Sebelum meninggalkan Pengadilan Tinggi Padang, peserta Klinik Etik dan Hukum terlebih dahulu diajak berkeliling ke semua ruangan yang ada di Pengadilan Tinggi Padang untuk bertemu langsung dengan orang-orang hebat yang ada dibalik setiap ruangan seperti Hakim, Panitera dan staf lainnya. Momen ini juga dimanfaatkan oleh peserta Klinik Etik dan Hukum untuk bertanya pengalaman dan bagaimana cara mereka bekerja dengan baik.