Fakultas Hukum Universitas Andalas Susun RPS Berbasis OBE untuk 17 Mata Kuliah Baru Kurikulum 2026

Padang -- Fakultas Hukum Universitas Andalas menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Baru Kurikulum Program Studi Hukum Tahun 2026 di Aula Gedung A Kampus Pancasila Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sabtu (1/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi pembaruan kurikulum yang dirancang untuk menghasilkan dokumen RPS yang sistematis, adaptif, dan berbasis Outcome Based Education (OBE).

FGD tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum., setelah diawali dengan laporan Ketua Panitia, Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.. Kegiatan turut dihadiri pimpinan fakultas, dosen pengampu mata kuliah, serta berbagai pemangku kepentingan dari instansi pemerintah, praktisi, dan mitra yang relevan dengan pengembangan kurikulum Program Studi Hukum.

Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh materi mengenai penyusunan RPS berbasis Outcome Based Education (OBE) yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LPM) Universitas Andalas, Prof. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH., FRSPH. Setelah sesi pemaparan materi, peserta melanjutkan kegiatan melalui diskusi kelompok dan penyusunan RPS sesuai bidang masing-masing hingga penutupan acara. Rangkaian kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.15 WIB.

Penyelenggaraan FGD ini bertujuan menyusun draf RPS bagi mata kuliah baru, menyamakan pemahaman dosen mengenai penyusunan RPS berbasis OBE, serta menghimpun masukan dari para stakeholder agar substansi mata kuliah selaras dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu hukum, dan kebutuhan masyarakat. Target akhir kegiatan adalah tersusunnya dokumen RPS yang siap difinalisasi dan diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.

FGD mencakup penyusunan RPS untuk 17 mata kuliah baru, yaitu Hukum Perlindungan Data Pribadi, Psikologi Hukum, Klinik Hukum Ketenagakerjaan, Klinik Hukum Perundang-Undangan, Klinik Hukum Penyelesaian Sengketa, Klinik Hukum Perlindungan Kelompok Rentan, Klinik Hukum Advokasi dan Bantuan Hukum, Hukum Pidana Militer, Hukum Internasional dan Berkelanjutan, Hukum Sumber Daya Energi, Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Hukum Keterbukaan Informasi Publik, Hukum Penempatan Pekerja Migran, Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Hukum Pemanfaatan Ruang Udara, Hak Menguji Perundang-Undangan, dan Hukum Lembaga Negara.

Melalui forum ini, Fakultas Hukum Universitas Andalas memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keterlibatan akademisi, praktisi, dan berbagai instansi terkait diharapkan menghasilkan RPS yang berkualitas sehingga mampu mendukung peningkatan mutu pembelajaran serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia profesional.