Dosen FH Universitas Andalas Publikasikan Kajian Konstitusionalitas Danantara di Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI

PADANG — Dua dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand), Dr. Charles Simabura, SH., MH. dan Muhammad Ikhsan Alia, SH., LL.M., turut berkontribusi dalam publikasi ilmiah mengenai konstitusionalitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Artikel berjudul "Danantara's Constitutionality: A Comparative Study of Sovereign Wealth Fund Models in ASEAN" atau "Konstitusionalitas BPI Danantara: Studi Komparatif Model Sovereign Wealth Fund di ASEAN" tersebut ditulis oleh Charles Simabura, Muhammad Ikhsan Alia, dan Habib Ferian Fajar dari Universitas Gadjah Mada.

Artikel tersebut diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi Volume 23 Nomor 3 Tahun 2026. Publikasi ini membahas aspek konstitusionalitas dan desain kelembagaan BPI Danantara dengan membandingkannya dengan model sovereign wealth fund di Singapura melalui Temasek Holdings dan Malaysia melalui 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Charles Simabura merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus Ketua Program Studi Doktor Hukum FH Unand. Sementara itu, Muhammad Ikhsan Alia merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang turut menjadi penulis dalam kajian tersebut. Profil akademik kedua dosen dapat diakses melalui profil Dr. Charles Simabura, SH., MH. dan profil Muhammad Ikhsan Alia, SH., LL.M..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Analisis penelitian antara lain menggunakan prinsip hak menguasai negara sebagaimana dirumuskan dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.

Dalam abstraknya, para penulis menyatakan bahwa penelitian tersebut mengkaji persoalan efisiensi investasi dan akuntabilitas dalam pembentukan Danantara. Kajian juga melihat kesesuaian kerangka Danantara dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbandingan dengan Temasek Holdings dan 1MDB digunakan untuk melihat berbagai aspek tata kelola, termasuk independensi manajerial, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan berlapis untuk mencegah intervensi politik dalam pengelolaan investasi negara.

Penelitian tersebut juga merekomendasikan sejumlah penguatan kelembagaan, antara lain penegasan kembali kerangka keuangan negara, penguatan pengawasan konstitusional, profesionalitas pengelolaan, keterbukaan informasi, pembentukan komite audit independen, serta diversifikasi sumber pendanaan.

Publikasi dua dosen FH Unand dalam Jurnal Konstitusi ini memperkuat kontribusi akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait konstitusionalitas kelembagaan negara, pengelolaan investasi negara, serta hubungan antara prinsip penguasaan negara dan tata kelola keuangan negara.

Artikel lengkap "Danantara's Constitutionality: A Comparative Study of Sovereign Wealth Fund Models in ASEAN" dapat dibaca melalui Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Artikel tersebut memiliki DOI 10.31078/jk2332.

Identitas Artikel:

• Judul: Danantara's Constitutionality: A Comparative Study of Sovereign Wealth Fund Models in ASEAN
• Penulis: Charles Simabura, Muhammad Ikhsan Alia, dan Habib Ferian Fajar
• Afiliasi: Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Universitas Gadjah Mada
• Jurnal: Jurnal Konstitusi
• Volume: 23
• Nomor: 3
• Tahun: 2026
• DOI: 10.31078/jk2332