FH Unand dan JSLG Jajaki Kerja Sama Sertifikasi Auditor Hukum dan Pelatihan Legislative Drafting di Sumatera
JAKARTA, 22 Oktober 2026 — Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) menjajaki kerja sama strategis dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) untuk memperluas akses pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi hukum di wilayah Sumatera. Kerja sama yang direncanakan mencakup Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Auditor Hukum Indonesia serta pelatihan Legislative Drafting, dengan target penyelenggaraan perdana pada Januari 2027.
Penjajakan tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Wakil Dekan II FH Unand, Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M., ke kantor pusat JSLG di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Kunjungan itu disambut oleh Wakil Direktur Badan Pelaksana JSLG, Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H., bersama Adisty selaku penanggung jawab Pelatihan Auditor Hukum dan Andriyan Rahardi dari JSLG.
Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya melalui program pendidikan profesi yang relevan dengan kebutuhan akademisi, praktisi hukum, aparatur pemerintahan, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Dalam pembahasan tersebut, FH Unand dan JSLG mencapai kesepahaman awal untuk menjadikan FH Unand sebagai mitra penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi hukum bagi peserta di wilayah Pulau Sumatera. Rencana ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelatihan profesional sekaligus mendekatkan akses pengembangan kompetensi hukum kepada masyarakat di berbagai provinsi di Sumatera.
Perkuat Kompetensi Auditor Hukum dan Legislative Drafting
Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Auditor Hukum Indonesia dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan hukum, mengidentifikasi potensi risiko hukum, serta menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Kompetensi tersebut relevan bagi organisasi, lembaga pemerintahan, maupun pelaku usaha yang membutuhkan penguatan tata kelola dan kepatuhan hukum.
Sementara itu, pelatihan Legislative Drafting berfokus pada peningkatan keterampilan penyusunan peraturan perundang-undangan. Materi yang menjadi perhatian meliputi perencanaan regulasi, perumusan norma, serta teknik penyusunan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengembangan kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pendidikan tinggi hukum dan kebutuhan praktik profesional. Melalui kemitraan ini, FH Unand diharapkan dapat berkontribusi lebih luas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, termasuk mendukung kapasitas aparatur pemerintahan dalam penyusunan produk hukum dan pelaksanaan tata kelola yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perluas Peluang Pengembangan Kompetensi Mahasiswa
Bagi mahasiswa, program sertifikasi dan pelatihan profesi tersebut diharapkan menjadi sarana untuk melengkapi pengetahuan akademik dengan keterampilan praktis. Kompetensi tambahan yang diperoleh melalui program terkait juga berpotensi mendukung kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.
Sertifikat yang diperoleh peserta dapat dipertimbangkan sebagai dokumen pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sepanjang memenuhi ketentuan akademik Universitas Andalas dan persyaratan yang berlaku.
Wakil Dekan II FH Unand, Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M., menempatkan penjajakan kerja sama ini dalam konteks penguatan keterhubungan antara pendidikan akademik dan kebutuhan kompetensi profesional. Melalui kolaborasi dengan JSLG, FH Unand diharapkan dapat memperluas kontribusinya dalam pengembangan pendidikan hukum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Ditargetkan Mulai Januari 2027
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak merencanakan penyusunan naskah perjanjian kerja sama yang akan mengatur ruang lingkup program, pembagian peran, mekanisme penyelenggaraan, serta aspek teknis pelaksanaan lainnya. Penyusunan perjanjian tersebut menjadi tahapan penting sebelum program direalisasikan.
Kedua pihak menargetkan program Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Auditor Hukum Indonesia serta Pelatihan Legislative Drafting dapat mulai diselenggarakan pada Januari 2027. Target tersebut masih memerlukan tindak lanjut melalui proses penyusunan dan penyepakatan dokumen kerja sama serta persiapan teknis penyelenggaraan.
Penjajakan ini menjadi salah satu langkah FH Unand dalam memperluas kemitraan kelembagaan dan mengembangkan program peningkatan kompetensi profesi hukum. Dengan rencana perluasan jangkauan ke wilayah Sumatera, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, kualitas pembentukan regulasi, dan penguatan kepatuhan hukum di berbagai sektor.
Komentar