Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Universitas Andalas

Lampiran

20261109155839-pencegahan-dan-penanganan-kegiatan-perjudian-daring-di-lingkungan-universitas-andalas.pdf

Universitas Andalas menyampaikan imbauan mengenai pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Imbauan ini ditujukan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Andalas sebagai upaya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui surat tertanggal 2 November 2026, Universitas Andalas menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3890/DST/A3/KP.04.04/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Kegiatan perjudian daring merupakan aktivitas yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan tugas kedinasan, kinerja pegawai, serta pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, seluruh ASN di lingkungan Universitas Andalas diharapkan senantiasa menaati ketentuan peraturan perundang-undangan serta menunjukkan integritas dan keteladanan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Dalam pelaksanaannya, pencegahan dan penanganan dugaan keterlibatan ASN dalam perjudian daring mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Andalas diminta untuk memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan verifikasi terhadap informasi dan/atau data yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai dugaan keterlibatan ASN dalam perjudian daring melalui Inspektorat Jenderal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau sumber lain yang relevan.
2. Melaksanakan pemeriksaan disiplin secara formal apabila berdasarkan hasil verifikasi dan/atau klarifikasi terdapat dugaan pelanggaran disiplin.
3. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan jenis, tingkat, dan dampak pelanggaran serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.
4. Menjatuhkan sanksi disiplin kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PPPK.
5. Mempertimbangkan riwayat pelanggaran disiplin sebelumnya dalam penjatuhan hukuman apabila ASN kembali melakukan pelanggaran terkait perjudian daring.
6. Melaksanakan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin yang lebih berat bagi ASN yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
7. Menangani ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mendokumentasikan seluruh proses dan tahapan penanganan dugaan pelanggaran disiplin serta melaporkannya kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal sesuai mekanisme dan waktu yang ditetapkan.
9. Melaksanakan pembinaan dan upaya pencegahan kepada seluruh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing melalui sosialisasi dan/atau kegiatan edukatif mengenai bahaya serta dampak kegiatan perjudian daring.

Dalam ketentuan sanksi disiplin, pelanggaran perjudian daring yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi dapat dikenai hukuman disiplin ringan atau sedang. Sementara itu, pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah dapat dikenai hukuman disiplin berat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui imbauan ini, seluruh ASN di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga integritas, menaati ketentuan disiplin pegawai, serta menjauhi segala bentuk kegiatan perjudian daring demi terciptanya lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.