Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Presentasikan Riset Pengungkapan Risiko Iklim Sektor Pertambangan di Konferensi Internasional ICOEE 2026

Bali -- Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sucy Delyarahmi, S.H., M.H., mempresentasikan hasil penelitiannya yang berjudul "A Comparison of Climate Risk Disclosure as a Government Oversight Instrument in the Mining Sectors of Indonesia and Australia" pada The 7th International Conference on Environmental Engineering (ICOEE) 2026 yang diselenggarakan di Bali, Kamis (30/7/2026).

Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut menjadi forum ilmiah yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mendiskusikan tantangan lingkungan global beserta solusi inovatif berbasis riset.

Dalam forum tersebut, penelitian Sucy dipresentasikan pada Sub-theme 8: Environmental Policy, Governance, and Resilience, yang secara khusus membahas pengembangan kebijakan berbasis sains (science-based policy) dan pengelolaan risiko sistemik (system risk management) dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

Melalui penelitian komparatif tersebut, Sucy mengkaji pengaturan mengenai climate risk disclosure atau pengungkapan risiko iklim sebagai instrumen pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan di Indonesia dan Australia. Penelitian ini menyoroti bagaimana laporan keberlanjutan dapat berperan dalam meningkatkan transparansi perusahaan, memperkuat akuntabilitas, sekaligus mendukung efektivitas pengawasan negara terhadap dampak lingkungan dan risiko perubahan iklim.

Menurut Sucy, pengaturan mengenai pengungkapan risiko iklim dalam laporan keberlanjutan di Indonesia masih perlu diperkuat agar tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif maupun penyampaian informasi yang bersifat umum.

"Perubahan pengaturan mengenai pengungkapan risiko iklim dalam laporan keberlanjutan di Indonesia menjadi semakin mendesak. Pengungkapan tersebut tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai kewajiban administratif perusahaan, tetapi sebagai instrumen pengawasan yang memungkinkan pemerintah, investor, dan masyarakat menilai secara objektif dampak serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko perubahan iklim," ujar Sucy.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan standar pengungkapan risiko iklim yang lebih tegas, terukur, konsisten, dan dapat diperbandingkan antarperusahaan. Standar tersebut dinilai sangat penting bagi sektor pertambangan yang memiliki keterkaitan erat dengan isu emisi, kerusakan ekosistem, degradasi lingkungan, serta dampak sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi.

"Pengungkapan risiko iklim tidak seharusnya hanya menjadi kewajiban administratif perusahaan, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan kegiatan usaha," katanya.

Lebih lanjut, Sucy menekankan bahwa penguatan regulasi perlu mencakup indikator pengungkapan yang jelas, mekanisme verifikasi yang kredibel, tanggung jawab organ perusahaan, serta konsekuensi hukum apabila informasi mengenai risiko iklim disampaikan secara tidak lengkap, tidak akurat, atau menyesatkan.

Menurutnya, regulasi yang komprehensif akan mendorong laporan keberlanjutan menjadi bagian integral dari tata kelola risiko perusahaan, bukan sekadar dokumen kepatuhan formal.

"Dalam sektor pertambangan, laporan keberlanjutan harus mampu menunjukkan bagaimana perusahaan mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko iklim. Informasi tersebut penting bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sekaligus bagi masyarakat dalam menilai akuntabilitas dan keberlanjutan kegiatan pertambangan," jelasnya.

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum dan kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam penyusunan regulasi mengenai pengungkapan risiko iklim pada laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan. Selain itu, kajian komparatif dengan Australia diharapkan menjadi referensi dalam membangun sistem pengaturan yang lebih efektif, transparan, adaptif, dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim.

Keikutsertaan Sucy dalam konferensi internasional tersebut juga mencerminkan komitmen Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam mendorong pengembangan riset multidisipliner yang berorientasi pada isu-isu strategis, seperti hukum lingkungan, tata kelola sumber daya alam, hukum pertambangan, perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan.

Dukungan Pendanaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini didukung oleh Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia serta dikelola melalui Program EQUITY berdasarkan Contract No. 4304/B3/DT.03.08/2025.

"This activity is funded by the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) on behalf of the Indonesian Ministry of Higher Education, Science and Technology and managed under the EQUITY Program (Contract No. 4304/B3/DT.03.08/2025)."