KNHTN IX Digelar di Jakarta, Bahas Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi

JAKARTA — Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-IX digelar pada 13--16 September 2026 di Jakarta dengan mengangkat tema "Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi".

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-IX menjadi forum akademik untuk merefleksikan sekaligus mengevaluasi perjalanan konstitusi Indonesia selama hampir tiga dekade setelah Reformasi Konstitusi. Forum ini mempertemukan akademisi, praktisi, dan pakar hukum untuk membahas berbagai persoalan konstitusional yang berkembang dalam kehidupan demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Penyelenggaraan KNHTN IX juga menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana perubahan konstitusi dan berbagai perkembangan ketatanegaraan pasca Reformasi telah memberikan dampak terhadap penyelenggaraan negara, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan demokrasi.

Merefleksikan Tiga Dekade Konstitusi Pasca Reformasi

Tema "Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi" menjadi pijakan utama dalam rangkaian pembahasan KNHTN IX. Tema tersebut mengajak peserta untuk melihat perjalanan konstitusi Indonesia secara lebih kritis, termasuk capaian, persoalan, serta tantangan yang masih dihadapi.

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah dilakukannya serangkaian perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian memengaruhi desain kelembagaan negara, hubungan antarlembaga, sistem demokrasi, serta mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara.

Setelah hampir tiga dekade berlalu, berbagai perkembangan tersebut menjadi penting untuk dievaluasi. KNHTN IX hadir sebagai ruang akademik untuk mendiskusikan apakah desain konstitusional pasca Reformasi telah berjalan sebagaimana yang diharapkan serta perubahan apa yang masih diperlukan untuk memperkuat kehidupan demokrasi dan negara hukum.

Membahas HAM hingga Kekuasaan Kehakiman

Sejumlah isu strategis dalam hukum tata negara menjadi bagian dari pembahasan KNHTN IX. Di antaranya adalah persoalan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, pemilu, dan partai politik.

Persoalan hak asasi manusia menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi perjalanan konstitusi pasca Reformasi. Perubahan konstitusi telah memperkuat pengaturan mengenai hak-hak konstitusional warga negara. Namun, perkembangan praktik ketatanegaraan tetap menghadirkan berbagai persoalan yang membutuhkan kajian dan evaluasi secara berkelanjutan.

Di bidang kekuasaan kehakiman, forum ini juga menjadi ruang untuk membahas tantangan dalam menjaga independensi, integritas, serta peran lembaga peradilan dalam memastikan tegaknya konstitusi dan hukum.

Sementara itu, isu pemilu dan partai politik tidak dapat dipisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia. Sistem pemilu, kelembagaan partai politik, representasi politik, serta kualitas demokrasi menjadi bagian penting dalam melihat performa sistem ketatanegaraan setelah Reformasi.

Forum Akademik untuk Merumuskan Gagasan Strategis

KNHTN IX tidak hanya diarahkan untuk merefleksikan perjalanan konstitusi, tetapi juga menjadi ruang untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi strategis bagi masa depan demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Melalui pertukaran gagasan antara akademisi, praktisi, dan pakar hukum, berbagai persoalan ketatanegaraan diharapkan dapat dikaji dari perspektif yang lebih komprehensif. Diskusi tersebut menjadi penting mengingat dinamika politik, hukum, dan sosial terus mengalami perubahan.

Forum akademik semacam ini juga memiliki peran dalam mempertemukan perspektif keilmuan dengan perkembangan praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, hasil pembahasan tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi dapat berkembang menjadi gagasan yang relevan bagi penguatan sistem konstitusi Indonesia.

Memperkuat Demokrasi dan Negara Hukum

Perjalanan hampir tiga dekade pasca Reformasi memberikan banyak pelajaran bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Perubahan kelembagaan dan konstitusional yang telah berlangsung perlu terus dikaji agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan ketatanegaraan yang berkembang.

Dalam konteks tersebut, KNHTN IX menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali bagaimana konstitusi bekerja dalam praktik dan bagaimana prinsip-prinsip konstitusional dapat terus diperkuat dalam kehidupan bernegara.

Penguatan demokrasi dan negara hukum membutuhkan institusi yang kuat, penghormatan terhadap konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme ketatanegaraan yang mampu menjamin adanya keseimbangan kekuasaan.

Karena itu, evaluasi terhadap performa konstitusi menjadi bagian penting dalam memastikan agar perjalanan demokrasi Indonesia tetap berada dalam koridor konstitusional.

Digelar Selama Empat Hari di Jakarta

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-IX berlangsung selama empat hari, yakni 13--16 September 2026, di Jakarta.

Kegiatan ini terbuka sebagai ruang pertemuan dan diskusi bagi berbagai kalangan yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum tata negara dan konstitusi Indonesia.

Peserta dapat mengikuti berbagai pembahasan yang berkaitan dengan perjalanan konstitusi Indonesia, termasuk isu hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, pemilu, partai politik, demokrasi, serta penguatan negara hukum.

Informasi dan Pengumpulan Naskah

Informasi mengenai ketentuan kegiatan, persyaratan, penulisan, serta informasi lainnya dapat diperoleh melalui kanal resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Informasi mengenai template penulisan dan pengumpulan naskah juga disediakan melalui tautan yang telah ditetapkan oleh panitia KNHTN IX.

Template Penulisan:
Template Naskah Penulisan KNHTN IX

Pengumpulan Paper:
Tautan Pengumpulan Paper KNHTN IX

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dapat diakses melalui kanal resmi PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Website:
PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas

Website PUSaKO:
pusako.or.id

KNHTN IX Dapat Diikuti Secara Daring

Bagi masyarakat dan kalangan akademik yang tidak dapat hadir langsung di Jakarta, rangkaian kegiatan KNHTN IX juga dapat diikuti melalui siaran langsung yang disediakan panitia.

Live Streaming:
Saksikan Live Streaming KNHTN IX

Selain melalui website resmi, informasi kegiatan juga disampaikan melalui akun media sosial resmi PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Instagram PUSaKO:
Instagram PUSaKO FH Unand

Menatap Masa Depan Konstitusi Indonesia

Memasuki tiga dekade perjalanan konstitusi pasca Reformasi, evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan menjadi semakin penting. Perubahan yang telah dilakukan perlu ditempatkan dalam konteks perkembangan masyarakat, demokrasi, dan kebutuhan negara hukum di masa mendatang.

KNHTN IX diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam membaca berbagai persoalan tersebut sekaligus melahirkan gagasan untuk memperkuat konstitusi dan institusi demokrasi Indonesia.

Dengan mempertemukan berbagai perspektif dari akademisi, praktisi, dan pakar hukum, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-IX menjadi salah satu ruang penting untuk mendiskusikan arah perjalanan konstitusi Indonesia setelah tiga dekade Reformasi.

Melalui forum ini, refleksi terhadap perjalanan masa lalu diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan agenda penguatan demokrasi dan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang.