Fakultas Hukum Universitas Andalas Terima Kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas

PADANG — Fakultas Hukum Universitas Andalas menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Republik Indonesia dalam agenda Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi tentang Pemetaan Peluang dan Potensi Kerja Sama Lintas Sektor, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Universitas Andalas tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan kalangan akademisi dalam mendukung implementasi kebijakan hukum nasional yang efektif, terintegrasi, dan berbasis riset. Rombongan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si., bersama jajaran pejabat dan tim teknis dari Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pemetaan peluang kerja sama lintas sektor untuk mendukung tindak lanjut rekomendasi kebijakan di Provinsi Sumatera Barat, sekaligus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Dalam forum tersebut, Fakultas Hukum Universitas Andalas dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kebijakan berbasis kajian akademik atau evidence-based policy. Peran perguruan tinggi dinilai penting untuk mengidentifikasi hambatan struktural, memberikan analisis akademik, serta menawarkan solusi aplikatif terhadap berbagai persoalan hukum lintas sektor di daerah.

Pembahasan dalam rapat koordinasi mencakup sejumlah isu strategis, di antaranya identifikasi aktor kunci dalam tata kelola hukum di Sumatera Barat, pemetaan persoalan hukum yang memerlukan dukungan akademik, evaluasi forum koordinasi lintas sektor yang telah berjalan, hingga peluang pengembangan kerja sama baru antara pemerintah dan dunia akademik.

Selain itu, forum juga membahas berbagai tantangan implementasi kebijakan hukum di daerah, termasuk hambatan regulasi, ego sektoral antar lembaga, serta kendala penerjemahan kebijakan pusat ke dalam praktik di lapangan. Diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rumusan awal kerja sama yang mampu memperkuat efektivitas koordinasi hukum dan penyelesaian persoalan multidimensional di daerah.

Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bidang hukum. Melalui keterlibatan aktif perguruan tinggi, pemerintah berharap proses sinkronisasi kebijakan dapat berjalan lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Fakultas Hukum Universitas Andalas menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penguatan tata kelola hukum nasional melalui riset, pengabdian masyarakat, dan kolaborasi kelembagaan dengan berbagai instansi pemerintah.

Kegiatan ini juga menjadi momentum strategis dalam mempererat hubungan antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang implementatif dan berdampak langsung terhadap pembangunan hukum di Indonesia.